Author Topic: Bahasa Indonesia; Why seizing Assange could break international law  (Read 2175 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline elvis

  • Moderator
  • *****
  • Posts: 45
  • Gender: Female
  • I Am Free
"This article has been translated by a volunteer translator. Neither WL  or The Official WikiLeaks Forum shall be held accountable for errors.  The reader is welcome to check him/herself the original source linked  below, and to comment if there is an error or misinterpretation. If an  error is identified we shall endevour to correct it"

Original URL: http://www.cbc.ca/news/world/story/2012/08/16/foreign-embassy-julian-assange-sovereignty.html
Forum URL: http://www.wikileaks-forum.com/index.php/topic,13922.0.html

Why seizing Assange could break international law
Mengapa memperebutkan Assange dapat melanggar undang undang Internasional.

By Mark Gollom, CBC News
Posted: Aug 16, 2012 5:00 PM ET
Last Updated: Aug 16, 2012 4:27 PM ET

Polisi Inggris menjaga diluar Kedutaan Ekuador di Central London setelah Mentri Luar Negri Ecuador Ricardo Patino mengumumkan bahwa ia memberikan suaka politik kepada pendiri Wikileaks Julian Assange. (Sang Tan/Associated Press)

Pemerintah Inggris dapat diseret ke pengadilan Internasional jika bergerak masuk ke kedutaan Ekuador dimana pendiri Wikileaks Julian Assange telah diberikan suaka politik berada.

“Sangat mudah dibawah undang undang Internasional,” Professor Peter Spiro dari Temple University International Law berkata kepada CBC News.” Tanpa persetujuan dari negara dimana kedutaannya terlibat, tuan rumah negara tersebut tidak dapat masuk ke tempat itu.”

“Inggris tidak punya hak untuk masuk ke kedutaan. Bahkan jika Ekuador melanggar beberapa kewajiban, itupun tidak membenarkan pemerintah Inggris untuk memasuki lokasi tanpa persetujuan Ekuador,” kata Spiro.

Assange, yang telah bersembunyi di kedutaan Ekuador di London sejak 19 Juni, mencoba untuk menghindari ekstradisi dari Inggris ke swedia, dimana ia dicari karena tuduhan kekerasan sexual. Pada hari Kamis, Ricardo Patino, Mentri Luar Negri Ekuador, mengumumkan keputusan untuk memberikan suaka kepada Assange.

Tetapi cerita ini menjadi putaran baru ketika Inggris mengancam untuk menggunakan undang undang tahun 1987 dan mencabut perlindungan diplomatic Ekuador.

Peraturan yang mengatur tentang hak hak kedutaan asing ditetapkan dalam Konvensi Wina tahun 1961 tentang Perjanjian Hubungan Diplomatik Internasional, dimana Inggris yang menandatangani perjanjian tersebut.

Perjanjian tersebut menyatakan bahwa “Tempat misi dapat digugat” dan bahwa utusan dari negara tuan rumah tidak dapat masuk, kecuali dengan persetujuan dari pimpinan misi.”

Spiro mengatakan bahwa argument terkuat dari negara tuan rumah untuk melanggar menggugat masuk tentunya berada dalam situasi langka dimana ancaman fisik mungkin berasal dari kedutaan tersebut – seperti kebakaran atau sniper.

“Tapi kalau hanya seseorang yang mencari suaka? Tidak. Sebab secara historis banyak kasus tentang orang orang yang mencari yang dikatakan suaka diplomatic di kedutaan kedutaan dan negara tuan rumah hanya cukup sampai disitu saja,” kata Spiro.

Bahkan jika salah satu anggota kedutaan membunuh anggota yang lainnya, negara tuan rumah tetap tidak punya hak untuk masuk ke lokasi, kata Spiro.

Clemens Kochinke pengacara berbasis D.C, yang mengoperasikan website undang undang kedutaan mengatakan, ada kesalahpahaman umum bahwa tanah dimana kedutaan itu berdiri adalah wilayah asing.

“Itu tidak benar.  Tanah dimana kedutaan berdiri adalah milik negara tuan rumah. Tuan rumah dengan perjanjian dan prinsip umum undang undang Internasional memberikan kekebalan kepada kedutaan.”

Ini berarti jika pihak berwenang dari negara tuan rumah memutuskan untuk memasuki  kedutaan tanpa ijin,tidak akan dianggap sebagai tindakan perang atau invasi. Sebaliknya akan terlihat sebagai pelanggaran kewajiban yang terhutang berdasarkan perjanjian tersebut, kata Spiro.

Namun dalam kasus Assange, Inggris telah mengutip undang undang yang sedikit diketahui, Diplomatic and Consular Premises Act tahun 1987, yang katanya akan memungkinkan Inggris untuk menangkap Assange di dalam lokasi kedutaan.

Undang undang ini memberikan Inggris kuasa untuk mencabut status misi diplomatic jika negara tersebut “ tidak lagi menggunakan tanah untuk tujuan misinya atau secara khusus untuk kepentingan konsuler” – namun hanya jika langkah tersebut “diijinkan berdasarkan undang undang Internasional.”

"Kami sangat berharap untuk tidak sampai ke titik ini," Inggris menulis surat kepada official Ekuador.

Undang undang itu disahkan setelah pengepungan kedutaan Libya di London tahun 1984, yang dipicu ketika seseorang di dalam gedung menembak fatal seorang polisi Inggris, Yvonne Fletcher. 11 hari kebuntuan berakhir dengan Inggris memutuskan hubungan diplomatic dengan Libya dan mengusir semua diplomatnya.

Undang undang Inggris bisa saja memberikan sedikit kepercayaan dalam pengadilan Internasional, dimana Ekuador bisa mendapatkan semacam jaminan.

“Kelemahan Inggris jika mereka dianggap melanggar hukum Internasional adalah mereka akan dianggap sebagai pelanggar hukum Internasional dan ini memiliki potensi konsekuensi dalam kondisi timbale balik,” kata Spiro.

“Lain kali jika Inggris melindungi seseorang dari wilayah negara tuan rumah, maka negara tersebut bisa menerobos masuk ke dalam dan berkata,” hey kalian melakukannya di London, kami melakukannya disini. Ini akan menjadi sangat sulit bagi Inggris untuk mendapatkan kekebalan jika melakukan pelanggaran diplomatic pada situasi seperti ini.”

http://www.cbc.ca/news/world/story/2012/08/16/foreign-embassy-julian-assange-sovereignty.html
« Last Edit: August 17, 2012, 17:34:18 PM by elviraismoyo »
elvis