Author Topic: Soal Kasus Century, BHD Telah Ingatkan SBY !  (Read 1739 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline elvis

  • Moderator
  • *****
  • Posts: 45
  • Gender: Female
  • I Am Free
Soal Kasus Century, BHD Telah Ingatkan SBY !
« on: August 26, 2012, 14:45:09 PM »
http://www.rimanews.com/read/20120816/72497/soal-kasus-century-bhd-telah-ingatkan-sby?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

 JAKARTA, RIMANEWS -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertindak cepat mengklarifikasi testimoni mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar yang ditayangkan Metro TV,dengan  menggelar konferensi pers pada Rabu (15/8) malam.

Dalam konferensi pers itu, Presiden Yudhoyono membenarkan pertemuan sejumlah pemimpin lembaga negara pada 9 Oktober 2008. Akan tetapi, Presiden Yudhoyono menepis anggapan pertemuan itu membahas pemberian bailout Rp6,7 triliun ke Bank Century, melainkan membahas langkah antisipasi Indonesia menghadapi krisis.

Presiden Yudhoyono menjelaskan, rapat itu diawali dengan pengantar dirinya, yang dilanjutkan dengan pandangan dari para pimpinan lembaga negara yang disambut dengan respons Presiden.

Dalam konferensi pers itu, Presiden juga menunjukkan transkrip utuh isi rapat itu yang sudah dibukukan atau yang diistilahkan dengan monograf dengan judul Bersatu Menghadapi Krisis. Berikut isi paparan Kapolri pada waktu itu Bambang Hendarso Danuri seperti tertuang di transkrip dalam monograf. (OL-04)

Ada dua hal yang akan kami sampaikan pada Bapak Presiden berkaitan dengan direktif Bapak Presiden. Besok pagi dalam rangka commander wish kami kepada seluruh perwira tinggi, kami akan juga sampaikan direktif Bapak Presiden kepada jajaran untuk menyikapi tindak lanjut sampai dengan di daerah, apa yang akan dikerjakan oleh para Kapolda.

Dan nanti pada hari berikutnya sampai dengan tataran AKBP-AKBP kami kumpulkan, sehingga semua jajaran memiliki sense of crisis dengan apa yang dihadapi oleh bangsa dan negara.

Menyikapi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, kami ingin menyarankan di direktif yang kelima di sini tentunya dalam menyikapi untuk melakukan mencari peluang dalam perdagangan dan kerja sama ekonomi dan kemudian tentunya yang kedua di dalam direktif yang keenam tentang insentif dan disinsentif.

Kemudian yang kaitannya dengan direktif yang keenam tadi untuk mencegah masuknya barang produk-produk dari luar ke Indonesia, tentunya nantinya ada kebijakan dari menteri terkait yang akan dikeluarkan. Yang mungkin Bapak akan sampaikan tadi secara normatif, ini tentunya masih melalui suatu proses kebijakan-kebijakan yang dalam bentuk sementara.

Nah, untuk itu kami menyarankan Bapak Presiden agar kami bisa mengawal kebijakan itu tentunya, yang pertama, agar kebijakan tadi juga tidak dibijaksanakan lagi oleh kepala-kepala daerah di daerah. Sehingga nanti tidak terjadi perbedaan persepsi. Dan kami berusaha karena sudah amanat dalam direktif ini harus saling sinergi antarsemua aparat.

Begitu kebijakan itu dikeluarkan, mohon oleh menteri terkait bisa didistribusikan kepada kami aparat penegak hukum. Sehingga bisa kami ke bawah bisa menyosialisasikan dan kemudian mengamankan apa yang menjadi kebijakan, sehingga kalau ada indikasi-indikasi yang berkait dengan peristiwa ini akan mengarah suatu pelanggaran hukum, kita sudah bisa mencoba meluruskan. Berkait dengan itu, ini saran dari kami Bapak Presiden, untuk bisa ditindaklanjuti oleh kami semua, sehingga nantinya tidak saling menyalahkan dan bahkan saling menuding bahwa adanya kebijakan ini tidak diamankan oleh aparat penegak hukum. Ini yang pertama Bapak Presiden.

Yang kedua, kami menyarankan untuk tentunya mewaspadai dengan harus kita berdayakan lembaga-lembaga yang sudah ada seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang sudah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 untuk tentunya menghindari ada kepanikan sehingga trust, sehingga tentu di sini bagaimana lemĀ­baga ini ikut berperan. Ini saran dari kami.

Kedua, berkaitan dengan peran pengawas Bank Indonesia Pak, karena apapun kita menyadari bahwa dengan adanya peristiwa seperti ini tidak tertutup kemungkinan adanya pihak-pihak perbankan yang nakal memang, dia sudah dalam posisi yang sulit, dianggap ini kredit macet dan lain-lain, sehingga ini perlu adanya peran dari BI. Kami sudah ada MoU dengan Bapak Jaksa Agung untuk tentunya peran dari lembaga pengawas perbankan dari BI itu sendiri diperankan. Sehingga kami dari awal sudah bisa mengawal apa yang kira-kira ada indikasi bank-bank yang nakal, yang memang akan mencari kesempatan untuk memanfaatkan peluang ini.

Kemudian yang ketiga, tentunya juga kami berharap peran dari Badan Pengawas Pasar Modal Bapak Presiden, dengan lembaga keuangan yang berasal Undang-Undang 8 Tahun 1985 tadi, untuk memberikan suatu kepastian hukum tentang processing apa yang berkaitan dengan pasar modal, dengan saham, sehingga jangan sampai ini juga dijadikan peluang. Sehingga dengan demikian kami aparat penegak hukum di awal sudah diberikan green light, sehingga dari awal kita sudah bisa mengawal dan mengamankan.

Ini saran kami Bapak Presiden yang dapat kami laksanakan. Dan direktif Bapak Presiden besok sudah kami distribusikan, dan kami arahkan langsung dengan kami break down apa yang harus dilakukan oleh petugas-petugas di lapangan. Demikian Bapak Presiden. Terima kasih.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Terima kasih Kapolri. Terima kasih pula besok akan dijelaskan kepada perwira tinggi kepolisian tentang situasi yang berkembang. Yang pertama, itu penting para menteri, kecepatan menyampaikan kepada jajaran kepolisian tentang regulasi, tentang policy. Sering ada kasus di lapangan, polisi menjalankan tugas atas sesuatu yang barangkali bulan lalu ada perubahan, tidak disampaikan kepada kepolisian, bukunya masih buku yang lalu, terus ada isu, menjadi masalah begitu. Saya kira sangat penting masalah penjaminan tadi LPS itu. Memang ini kemarin juga ada pikiran-pikiran para dunia usaha untuk mendapatkan blanket guarantee seperti dulu. Tetapi semangat kita itu kan moving away dari blanket guarantee nanti moral hazard-nya akan tinggi sekali. Nah kalau sekarang dianggap kurang jumlahnya dibicarakan tetapi konsepnya bukan lagi konsep blanket guarantee.

Kemudian yang ketiga, yang pasar modal Bu Ani. Yang pasar modal, tolong dengarkan, supaya nyambung nanti apa yang saya sampaikan. Yang disampaikan Kapolri itu juga betul, berkaitan masalah pengawasan ini jangan sampai menggunakan buku yang berbeda. Nanti ada saja satu, dua jadi berita yang tidak sinkron, bisa menambah paniknya pasar dan tambah paniknya nanti masyarakat. Jadi any single policies, single regulation, tolong segera dikomunikasikan dengan yang lain. Jadi bukan hanya Kapolri karena saya sudah mengundang beliau-beliau, dan nice-lah kalau BPK, KPK semua juga mendapatkan. Terima kasih Kapolri. (Wrh/MI)

 

elvis